Realisasi serapan anggaran Provinsi NTB tahun 2014 diprediksi akan berada pada level terendah sepanjang empat tahun terakhir. Diperkirakan, realisasi serapan akan berada pada kisaran 86,64 persen-90,44 persen untuk realisasi keuangan dan realisasi fisik pada kisaran 89,65 persen-94,07 persen. Prediksi peneliti FITRA NTB ini berdasarkan data tren realisasi APBD empat tahun terakhir (tahun 2010-2013) dan data tren kemajuan bulanan realisasi serapan anggaran tahun 2014.
Per 2 Desember 2014, realisasi keuangan pemerintah Provinsi NTB berada pada posisi 78,97 persen dan realisasi fisik pada posisi 82,22 persen. Capaian ini semestinya tercapai pada bulan Oktober lalu. Namun hingga memasuki bulan terakhir 2014, realisasi masih jauh dari harapan. Padahal tahun anggaran 2014 akan segera berakhir.
Pemerintah provinsi NTB menargetkan realisasi keuangan dan fisik hingga akhir tahun ini masing-masing sebesar 95 persen dan 97 persen. Target ini muskil dapat tercapai mengingat rata-rata peningkatan realisasi serapan per bulan sekitar 7,67 poin persen untuk keuangan dan 7,43 poin persen untuk fisik. Sementara peningkatan realisasi bulanan tertinggi masing-masing 11,87 poin persen dan 18,65 poin persen (Angka ini terkoreksi menjadi 11,85 poin persen) pada bulan Oktober lalu. Melihat data tren ini, secara rasional, maksimal pemerintah daerah hanya akan mampu capai realisasi hingga akhir tahun setidak-tidaknya 90,4 persen untuk realisasi keuangan dan 94,07 persen untuk fisik. Jika melebihi titik maksimal tersebut, khususnya realisasi keuangan, maka berpotensi terjadinya pemborosan anggaran, yang akan merugikan keuangan daerah.
Berdasarkan proyeksi tersebut, sudah pasti realisasi serapan (belanja) APBD tahun 2014 akan berada pada titik terburuk. Sebab sejak tahun 2011, realisasi APBD Provinsi NTB terus mengalami penurunan signifikan (Lihat Grafik di bawah). Berdasarkan data ini pula, pemerintah daerah diharapkan tidak memaksa diri untuk capai target semula, apalagi jika upaya tersebut dengan melakukan berbagai upaya pemborosan di minggu-minggu terakhir Desember ini.
Rendahnya realisasi APBD tahun ini tentu berimbas pada kinerja pelayanan publik. Komitmen pemerintah daerah yang sejak awal menyusun target standar menjadi pertanyaan kita semua. Atas rendahnya kinerja serapan anggaran ini, pemerintah daerah berkewajiban memberikan penjelasan kepada publik. Dan juga yang harus dilakukan Gubernur Majdi adalah segera mengevaluasi kinerja SKPD sebagai pengguna anggaran, dengan harapan akan ada perbaikan-perbaikan pada tahun 2015 yang sudah di depan mata.
0 Comments
Blogger Comment