Wajah Anggaran Perubahan (APBD-P) Provinsi NTB TA 2012

Secara umum struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau Transfer Pusat, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Gambaran umum struktur APBD-P Provinsi NTB Tahun Anggaran (TA) 2012
Target pendapatan mengalami peningkatan dan surplus. Total pendapatan Daerah ditargetkan mencapai Rp 2,37 triliun. Angka ini meningkat 5,75% dari target pendapatan pada APBD Murni TA 2012.  Adapun realisasi Pendapatan per 10 Agustus 2012 sebesar Rp 1.158,4 miliar atau 48,86%.

Belanja Daerah pun meningkat menjadi Rp 2,364 triliun. Pagu Belanja Daerah ini meningkat sekitar 4,87% dibandingkan pada APBD Murni TA 2012. Dengan demikian terdapat selisih (surplus) antara pendapatan dan belanja daerah, yaitu sekitar Rp 6 miliar. Ini berbeda dengan perhitungan pada APBD Murni yang mengalami deficit hingga Rp 13 miliar. Per Agustus 2012, total realisasi Belanja Daerah sebesar Rp 683,1 miliar atau 28,89%. 

   
Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah pada APBD-P NTB 2012 didominasi oleh dana Transfer Pusat sebesar 65,87% dari total pendapatan atau sekitar Rp 1,56 triliun. Selanjutnya sebesar 33,48% pendapatan daerah ditargetkan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau sekitar Rp 793,7 miliar. Sisanya sebesar 0,64% atau sekitar Rp 15,2 miliar berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pajak Daerah menjadi sumber utama dari PAD Provinsi NTB. Pada TA 2012, target pajak daerah yang dihasilkan sebesar Rp 555,2 miliar atau 69,95% dari total PAD. Sedangkan Retribusi Daerah merupakan sumber PAD dengan sumbangan terkecil, yaitu 1,96% atau sekitar Rp 15,6 miliar. Sisanya, bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, masing-masing sebesar 11,20% dan 16,89%.


Transfer Pusat
Secara kumulatif total dana transfer pusat masih sangat besar, yaitu 66% dari total Pendapatan atau sekitar Rp 1.56 triliun. Transfer Pusat kepada Provinsi tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Lebih dari setengah dana transfer pusat tersebut berasal dari DAU, yaitu sebesar Rp 809,7 miliar (51,85%). Selanjutnya diikuti Dana Penyesuaian dan Otsus sekitar 29,58%, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 15,16%, dan yang terkecil bersumber dari DAK 3,42% dari total dana transfer pusat.

Berdasarkan data informasi transfer ke daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyebutkan bahwa per 30 September 2012, realisasi Dana Transfer dari Pusat ke Provinsi NTB sebesar Rp 1,04 triliun dari total pagu Rp 1,49 triliun.
Lain-lain Pendapatan Daerah
Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah hanya bersumber dari Dana Hibah sebesar Rp 15,2 miliar.

Belanja Daerah
Total belanja Daerah Prov NTB TA 2012 yang dianggarkan pada APBD-P sebesar Rp 2,364 triliun. Sekitar 61,87% dari total Belanja Daerah tersebut dialokasikan untuk Belanja Tak Langsung, sedangkan selebihnya untuk Belanja Langsung sebesar Rp 901,5 miliar. Dari total Belanja daerah tersebut, terbanyak dialokasikan untuk Belanja Hibah dan Belanja Pegawai, masing-masing 24,71% (Rp 584 miliar) dan 23,56% (Rp 557,1 miliar). Sebagian lagi terbagi untuk Belanja Modal (17,78%), Belanja Barang dan Jasa (17%), Belanja Transfer antar Daerah (11,47%), dan Belanja Lain-lain (5,49%).
 

Meskipun nilai Belanja Lain-lain dalam komposisi Belanja Daerah paling kecil, tapi pada APBD-P TA 2012 ini; beberapa jenis belanja yang dikategorikan Belanja Lain-lain dalam uraian ini, antara lain Belanja Bantuan Sosial (Bansos) mengalami peningkatan signifikan sebesar 23,72% dari jumlah semula sebesar Rp 93 miliar dan  Belanja Tidak Terduga meningkat hampir setengahnya, yaitu Rp 4,5 miliar sehingga berubah menjadi Rp 14,5 miliar. Peningkatan jumlah belanja Bansos disebabkan oleh pergeseran dari Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) sebesar Rp 19 miliar lebih ke Biro Keuangan. Sedangkan penambahan pada Belaja Tidak Terduga disebabkan oleh jumlah dana Tidak terduga hanya bersisa Rp 3 miliar.

Realisasi per Agustus 2012
Berdasarkan data yang dirilis Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, per 10 Agustus 2012 realisasi pendapatan APBD NTB sebesar Rp 1,16 triliun atau 48,87% dari total target pendapatan. Sedangkan realisasi Belanja hanya 28,89% dari total anggaran Belanja daerah yang dialokasikan pada APBD NTB 2012. Angka realisasi Belanja Daerah ini tidak sebanding dengan realisasi pendapatan, apalagi jika mengacu terhadap waktu pelaksanaan anggaran berjalan yang hanya menyisakan 4 bulan saja. Sehingga potensi Belanja Daerah “gila-gilaan” pada akhir tahun anggaran sangat besar.


Referensi:
Biro Keuangan Setda Provinsi NTB. Ringkasan APBD-P NTB TA 2012. Harian Lombok Post, September-Oktober 2012.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Profil APBD Tahun Anggaran 2012http://web.djpk.depkeu.go.id/
_____. Alokasi dan Realisasi Dana Transfer 2012 Provinsi NTBhttp://web.djpk.depkeu.go.id/daper/ 

About FITRA NTB

FITRA NTB adalah organisasi nonpemerintah (NGO) yang inklusif, berpihak pada rakyat, sensitif jender dan independen. Didirikan oleh sekelompok tokoh muda NTB dan memiliki jaringan di seluruh kabupaten/kota se-NTB dan jaringan secara nasional di provinsi se-Indonesia..
    Blogger Comment
Comments
0 Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Baris Video